Pemko, PLN dan AKLI Kerjasama Periksa-Perbaiki Secara Gratis Instalasi Listrik Warga di Kawasan Padat Penduduk

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai menjalankan program inspeksi dan perbaikan instalasi listrik bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya menekan angka kebakaran yang belakangan meningkat.

"Perbaikan instalasi listrik warga di kawasan padat penduduk secara gratis."

"Kita tindaklanjuti perintah bapak wali kota, karena belakangan meningkatnya kebakaran di Pekanbaru. Sekitar 85 persen diakibatkan oleh sambungan listrik," kata Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, Jumat (29/5).

Program yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru itu diawali dengan pemeriksaan di kawasan padat penduduk Jalan Kopi, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota.

Pemko bersama sejumlah instansi terkait, inspeksi tahap awal menyasar 100 rumah dan bangunan yang berada di kawasan permukiman padat penduduk.

Program yang digagas Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tersebut lahir dari keprihatinan atas meningkatnya kasus kebakaran rumah di Kota Bertuah dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, sebagian besar kebakaran dipicu oleh masalah instalasi listrik.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemko Pekanbaru menggandeng PLN dan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) melakukan inspeksi instalasi listrik secara gratis di kawasan-kawasan yang dinilai rawan kebakaran.

Zulhelmi Arifin menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari jaringan listrik PLN, meteran listrik, hingga instalasi yang berada di dalam rumah warga.

Tim juga memeriksa kondisi kabel, stopkontak, serta sambungan listrik yang berpotensi menimbulkan korsleting.

Menurutnya, salah satu penyebab kebakaran yang kerap ditemukan adalah penggunaan stopkontak bertumpuk dan sambungan kabel yang tidak sesuai standar keamanan.

Dari hasil inspeksi tersebut, petugas akan menentukan komponen mana yang masih layak digunakan dan mana yang harus segera diganti demi keselamatan penghuni rumah.

"Baik inspeksi, ganti kabel, ganti MCB, dan yang lain-lain akan dibiayai penuh Pemko. Untuk masyarakat mampu, material biaya nya dari mereka dan inspeksi gratis dari kita," jelas Zulhelmi Arifin.

Tidak hanya itu, instalasi listrik yang sudah berusia tua maupun kabel yang mengalami kerusakan akibat faktor usia dan gangguan hewan juga menjadi fokus perhatian dalam program ini.

Bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal di rumah petak sewaan, biaya penggantian material instalasi listrik nantinya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan.

"Kita memberi perlindungan dan menjamin masyarakat, dengan upaya antisipasi ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bergerak cepat mengurangi risiko kebakaran di tengah masyarakat.

Program tersebut melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Sosial, PLN, serta AKLI.

"Wali kota meminta kawasan padat penduduk, terutama permukiman masyarakat miskin yang rumahnya berhimpitan dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran, menjadi prioritas penanganan," kata Zulhelmi Arifin, Senin (25/5).

Pemko Pekanbaru menargetkan program ini tidak hanya berhenti pada 100 rumah yang menjadi sasaran awal.

Ke depan, cakupan program akan diperluas hingga menjangkau ribuan rumah warga di berbagai wilayah Kota Pekanbaru yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran.

"Nanti, program tersebut akan kami diperluas. Wali Kota Pekanbaru telah menginstruksikan penganggaran program hingga menjangkau sekitar 2.000 rumah warga," pungkasnya.

Melalui program ini, pemerintah berharap potensi kebakaran akibat korsleting listrik dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan permukiman padat penduduk.

Program Pemko Pekanbaru ini selain melakukan pemeriksaan instalasi listrik di 100 rumah warga yang berada di kawasan padat penduduk.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi kebakaran yang kerap dipicu oleh korsleting listrik.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemko Pekanbaru, PLN, dan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI).

Pemeriksaan tidak hanya menyasar jaringan listrik milik PLN dan meteran pelanggan, tetapi juga instalasi listrik yang berada di dalam rumah.

Tim gabungan nantinya akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi kabel, stopkontak, hingga sambungan listrik yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan maupun percikan api penyebab kebakaran.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut dilibatkan dalam kegiatan ini, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Sosial, PLN, serta AKLI.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan kawasan permukiman padat menjadi fokus utama dalam program tersebut.

Terutama wilayah yang dihuni masyarakat kurang mampu dengan kondisi rumah berdempetan dan akses yang terbatas bagi kendaraan pemadam kebakaran.

“Walikota meminta kawasan padat penduduk, terutama permukiman masyarakat miskin yang rumahnya berhimpitan dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran menjadi prioritas penanganan,” ujar Zulhelmi.

Ia menjelaskan, kegiatan inspeksi akan dimulai pada 3 Juni mendatang dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pada tahap awal, sebanyak 100 rumah akan menjadi sasaran pemeriksaan.

Menurut Zulhelmi, salah satu temuan yang sering menjadi penyebab kebakaran adalah penggunaan colokan listrik secara berlebihan melalui sambungan bertumpuk yang tidak sesuai standar keamanan.

“Banyak colokan listrik dipakai untuk berbagai sambungan secara bertumpuk. Itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan percikan api,” katanya.

Selain penggunaan stopkontak yang tidak aman, kondisi instalasi yang sudah tua serta kabel yang rusak akibat usia maupun gangguan hewan juga menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut.

Apabila hasil inspeksi menunjukkan instalasi masih dalam kondisi baik dan aman, maka tidak akan dilakukan tindakan perbaikan.

Namun jika ditemukan kerusakan yang berpotensi membahayakan penghuni rumah, penggantian material akan dilakukan tanpa biaya bagi warga kurang mampu.

“Kalau memang harus diganti, nanti Pemko yang membantu biaya penggantiannya. Ini khusus bagi masyarakat miskin,” jelas Zulhelmi.

Sementara itu, untuk rumah kontrakan atau rumah petak yang disewakan, Pemko Pekanbaru meminta pemilik bangunan ikut bertanggung jawab melakukan perbaikan instalasi listrik agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.

Ke depan, program ini direncanakan akan diperluas. Bahkan Wali Kota Pekanbaru telah menginstruksikan agar penganggaran program dapat menjangkau sekitar 2.000 rumah warga di berbagai wilayah Kota Pekanbaru.

“Program tersebut akan terus kami kembangkan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” tutup Zulhelmi. (rp.ind/*)