Pengelolaan Bus Trans Metro Pekanbaru Dinilai Tidak Efektif Hanya 23 Bus yang Beroperasi
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan kekecewaannya atas pengelolaan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang dinilainya tidak efektif.
Dari total 90 unit bus yang dimiliki, hanya 23 unit yang beroperasi, sementara 67 unit lainnya tidak berfungsi dan terparkir tanpa pemanfaatan yang optimal.
"Iya, saya kecewa karena memang sebanyak bus 90 unit dengan anggaran yang diajukan Rp33 miliar, ternyata yang jalan itu hanya 23 unit. Tentu saya kecewa," ungkap Agung dengan nada tegas saat ditemui di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (16/4/2025).
Menurut Agung, kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, mengingat keberadaan bus TMP seharusnya memberikan layanan transportasi publik yang maksimal bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
Ia menilai bahwa besarnya dana operasional yang dialokasikan tidak sebanding dengan kualitas dan cakupan layanan yang diberikan saat ini.
"Bus ini seharusnya semakin maksimal untuk melayani masyarakat. Dalam waktu dekat saya akan evaluasi, bus itu kondisinya seperti apa, kedudukannya seperti apa. Dan kalau perlu, apakah harus saya ganti kabid atau pihak-pihak terkait lainnya," ujarnya.
Agung menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan seluruh unit bus TMP. Jika bus-bus yang mangkrak tidak bisa diperbaiki, maka Pemko akan mempertimbangkan opsi untuk menjual unit bus tersebut.
"Bus itu seharusnya diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka harus kita jual. Tapi kita lihat dulu nilainya, supaya langkah yang diambil benar-benar sesuai aturan," kata Agung.
Di periode awal kepemimpinannya, Agung menyebut dirinya tengah dihadapkan pada banyak permasalahan warisan, termasuk soal utang-utang Pemko yang harus diselesaikan lebih dulu karena itu, semua pengeluaran, termasuk yang menyangkut operasional, harus ditinjau secara ketat dan efisien.
"Saya ini menjabat di periode pertama dalam kondisi yang cukup berat. Harus memperbaiki dan menutup utang-utang dulu. Makanya kita bedah satu per satu, termasuk anggaran operasional yang hampir mencapai Rp33 miliar itu," ujarnya.
Walikota Agung juga menegaskan bahwa pengelolaan fasilitas publik seperti transportasi tidak boleh dikelola asal-asalan. (rp.ind/*)
