Perusahaan Harus Kerja Sama dengan Pelaku Usaha di Daerah, Gubri: 'Kalau Tak Mau Kita Cabut Izinnya'

PEKANBARU - Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2023 di Balai Serindit, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan soal kehadiran perusahaan.

"Perusahaan harus bisa melakukan kerja sama dengan pelaku usaha di daerah."

"Menteri Investasi sudah memberikan kewenangannya untuk siap mencabut fasilitas yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tak mau bekerjasama. Itu penegasnya. Dan kami sudah melakukan ini," kata Gubri, Jumat (20/5/2022).

Gubri sendiri mengaku telah mendapat kewenanagan ini, dengan tegas Ia mengatakan akan mencabut fasilitas serta izin perusahaan di Provinsi Riau yang tidak mau bekerja sama dengan pelaku usaha di kabupaten dan kota.

"Kita sudah mendapat restu langsung oleh pemerintah pusat melalui Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia," ungkapnya.

Tetapi Gubri mengharapkan agar para pengusaha besar dan perusahaan-perusahan besar termasuk perkebunan sawit dapat membentuk kerja sama dengan pelaku usaha di daerah.

Menurutnya, di daerah Rohul banyak, di Dumai paling banyak ni (perusahaan). "Jadi kalau tak mau kerja sama, gunakan yang saya sampaikan ini. Saya kan jumpa Pak Bahlil (Menteri Investasi), disampaikan beliau kalau ada izin usaha baru, kalau tak mau kerja sama dengan pelaku usaha yang ada di daerah bisa dicabut izinnya. Lapor aja ke saya, jadi ini tegas, manfaatkan dengan baik," diulang Gubri.

Gubri kemudian menjelaskan tujuan perlunya kerja sama antara perusahaan dengan pelaku usaha adalah untuk menurunkan angka kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya. "Di sekeliling perusahaan banyak yang miskin, sementara dia enak-enak aja mencari keuntungan yang sebesar-besarnya," ujarnya.

"Pokoknya ini sudah dikasih rambu-rambu oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri, jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya," tutupnya. (*)