Puncak Kemarau dan Kekeringan Diperkirakan pada Juli-Agustus 2026, Tapi Sumatera Justru Dilanda Banjir

SUMATERA UTARA - Puncak kemarau yang diperkirakan jatuh pada Juli-Agustus 2026 justru diwarnai hujan dengan intensitas tinggi di sebagian Sumatra.

Fenomena ini terjadi di sejumlah titik yang pernah diterjang banjir akhir tahun lalu: Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Apa yang sebenarnya terjadi?

Sejumlah prakirawan cuaca mengatakan wilayah Sumatra ini punya karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain seperti Jawa, Nusa Tenggara hingga Bali.

Karena itu, banjir dan longsor di Sumatra masih menjadi ancaman nyata meski di musim kemarau.

Warga yang baru merintis hidup dari nol setelah bahala besar akhir tahun lalu, kembali dipukul mundur ke belakang.

Data terakhir menunjukkan jumlah pengungsi banjir Sumatra yang rumahnya hilang atau rusak mencapai 47.000 jiwa.

Menurut sejumlah kalangan, fenomena hujan di musim kemarau menjadi ujian bagi penanggulangan bencana banjir dan longsor ke depan.

Pemerintah didorong mengambil tindakan jangka panjang di tengah cuaca tak menentu.

Roy Sigalingging tak menghiraukan keringat menetes dari dahi saat memasang instalasi listrik di sebuah rumah di Kota Sibolga, Sumatra Utara.

Tapi wajah dari pekerja panggilan ini langsung mengeras saat tiba-tiba mendengar "hujan disertai badai petir" dari luar ruangan, Sabtu sore (18/07).

Sejak pagi, langit memang penuh dengan gumpalan awan, tapi tak ada tanda-tanda hujan lebat akan turun.

Teleponnya tiba-tiba berdering. Suara panggilan dari ibunya masuk.

"Cepat pulang... ada tanda-tanda banjir akan kembali," katanya di ujung telepon. Roy mulai kehilangan fokus bekerja.

Setengah jam kemudian, ibunya kembali menelepon. "Tanggul di sungai sementara Lorong 4, jebol. Air sudah meluap ke jalan," katanya.

Roy memutuskan meninggalkan pekerjaannya, membereskan peralatan, buru-buru pulang dari Kota Sibolga. Jaraknya kurang lebih 20 kilometer menuju rumah.

Di dalam angkot, benaknya terus terbayang ibunya yang sedang sendirian di rumah.

Pria 19 tahun ini tinggal di Desa Sigiring Giring, Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Kampung halamannya menjadi salah satu titik banjir dan longsor terparah November 2025 lalu. Tapi rumah Roy terlindungi karena berada di tanah yang lebih tinggi.

Menurut laporan BNPB, korban jiwa akibat bahala di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tahun lalu mencapai 1.016 jiwa. Sebanyak 131 korban jiwa dilaporkan berasal dari Tapanuli Tengah.

Kekhawatiran Roy terbukti. Dari kejauhan ia melihat jalan menuju rumah sudah menjadi aliran air berwarna cokelat, menyeret lumpur dan material.

Orang-orang berteriak, panik, berlarian menyelamatkan diri, mencari tempat yang lebih tinggi.

"Mereka hanya membawa baju yang melekat di badan, dan beberapa barang yang bisa diselamatkan," kata Roy yang diwawancarai pada akhir Juli lalu.

Saat itu, ia melihat sejumlah personel penyelamat ikut membantu evakuasi warga yang terjebak banjir di dalam rumah.

Langkah kakinya dipercepat. Tapi air makin tinggi. Arusnya makin kuat. Tubuhnya tak mampu melawan air yang sudah sepinggang.

Roy membuat keputusan sulit, tidak melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.

"Saya tidak mau mengambil risiko, dan memutuskan menginap di Posko Gereja (HKBP Hutanabolon)," katanya, sambil terus terhubung dengan ibunya melalui sambungan telepon.

Malam tiba. Roy masih terjaga di posko, melihat air yang mulai surut.

Beberapa warga kembali ke rumahnya masing-masing, mencari barang yang bisa diselamatkan atau menyapu lumpur.

Pagi hari, air sudah benar-benar surut. Ia kembali kembali menapaki jalan berlumpur menuju rumah. Ibunya dalam kondisi sehat meski diselimuti kecemasan.

"Walaupun [rumah kami] di daerah yang tinggi, tapi karena melihat keadaannya, rasa trauma masih ada. Melihat air yang begitu besar dan menghancurkan tanggulnya lagi, jadi cemasnya pasti ada," ujarnya.

Menurut Roy, banjir yang terjadi 18 Juli merupakan yang terbesar ketiga sejak bahala November 2025.

Hari itu, tanggul sungai yang dibangun dengan susunan tanah dan batu setinggi 1,5 meter tak mampu menahan debit air.

Hujan deras hampir dua jam merobohkan tanggul, melepas air sungai ke permukiman warga dan menutup akses jalan.

"Ada rumah yang sudah dibuat tanggul semen di pintu depan, rupanya air yang datang ini lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mereka tidak menyangka air yang datang setinggi itu," ujar Roy.

Menghadapi banjir terbaru, Roy hanya bisa menggelengkan kepala. Musababnya, banyak pengungsi yang sudah balik, tinggal di rumah sejak banjir besar pertama.

Ini merupakan periode yang sulit karena semua penyintas baru saja merintis kehidupan dari nol.

Sejak banjir menghantam, ekonomi keluarga Roy berantakan. Dulu, ibunya masih bisa mendapat uang dari berkebun. Tapi satu-satunya sumber mata pencaharian itu rusak diterjang bah.

Sejak itu, Roy bekerja serabutan, termasuk memasang instalasi listrik di sela-sela aktivitasnya sebagai mahasiswa.

"Ladang kena, hancur semua, tidak bisa lagi ditanami. Keluarga sekarang cuma mengandalkan dari kakak yang kerja sebagai buruh pabrik," katanya.

Sejak bencana November 2025 lalu, Roy mengklaim keluarganya belum dapat bantuan tunai dari pemerintah.

"Pemerintah sudah menyalurkan beberapa bantuan berupa makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya, tapi itu tidak menyeluruh ke semua warga yang ada di sini. Bantuan berupa jaminan hidup juga kami belum mendapatkan sama sekali," kata Roy.

Selain ketidakpastian bantuan, Roy dan penyintas di Tapanuli Tengah harus menghadapi trauma dan ketakutan tersendiri pada cuaca yang tak menentu. Hujan bisa tiba-tiba turun meski sebelumnya panas terik.

"Kalau hari-hari ini, cuacanya bisa dibilang cerah. Cuma kadang mendung sebentar, cerah lagi, mendung sebentar, cerah lagi," ujarnya.

Selain Hutanabolon di Sumatra Utara, sebagian wilayah di Aceh dan Sumatra Barat juga mengalami cuaca hujan di musim kemarau.

Pada akhir Juli lalu, dilaporkan Sungai Lumut di Kecamatan Linge di Aceh Tengah meluap usai hujan deras. Warga di bantaran sungai panik dan mengungsi.

Sebelumnya, wilayah ini sudah berkali-kali dilanda banjir sejak bah besar akhir tahun lalu, meski di banyak tempat lain sudah masuk musim kemarau.

"Kami kalau sudah hujan besar, jam 1 (malam) pun, pergi ke gunung untuk cari tempat aman," kata Rahmudin Amara, penyintas dari Dusun Kala Empu di Kampung Lumut.

Rahmudin yang diwawancara pertengahan Juli lalu mengaku sebanyak 32 rumah di dusunnya hancur.

Belum ada hunian sementara dibangun, tapi ia mengaku memperoleh Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp1,8 juta per keluarga untuk tiga bulan.

Pada awal Januari, banjir juga merendam tiga kecamatan Aceh Utara. Banjir susulan terjadi pada akhir Mei dan Juli. Otoritas setempat melaporkan empat jembatan hanyut dan memutus akses warga.

Hujan dengan intensitas tinggi pun merendam sebagian Kota Padang, Sumatra Barat pada awal Agustus. Lima kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 150 sentimeter di beberapa titik.

Tak seperti sebagian besar wilayah Indonesia lain yang sedang dilanda kemarau dan fenomena El Nino, cuaca di sebagian Sumatra—yang pernah diterjang banjir dan longsor—kerap menghadapi hujan.

Profesor Erma Yulihastin, ahli klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjelaskan hujan lebat yang memicu banjir pada awal Agustus 2026 di sebagian Sumatra disebabkan beberapa faktor cuaca yang terjadi bersamaan:

• Pertemuan dua "gelombang cuaca" di atmosfer

Dua fenomena atmosfer, yaitu gelombang Rossby dan Madden-Julian Oscillation (MJO), bertemu di wilayah Samudra Hindia dekat pantai barat Sumatra. Pertemuan keduanya membuat udara lebih mudah naik dan membentuk awan hujan dalam jumlah besar.

Bayangkan dua arus yang sama-sama membawa "bahan pembentuk hujan" lalu bertemu di satu lokasi. Akibatnya, hujan menjadi lebih deras dan lebih lama dibanding biasanya.

• Terjadi peningkatan pembentukan awan hujan

Saat kedua gelombang bertemu, aktivitas awan meningkat di sekitar Sumatra bagian utara. Semakin banyak awan tebal terbentuk, semakin besar potensi turun hujan lebat.

• Adanya pusaran (vorteks) di Samudra Hindia

Selain gelombang atmosfer, terdapat aktivitas badai vorteks atau pusaran angin di Samudra Hindia di bagian utara ekuator. Badai vorteks ini tak hanya menciptakan daerah konvergensi, tetapi juga angin kencang yang mengarahkan ke wilayah Sumatra.

"Pemantauan dari satelit, awan pada saat itu menunjukkan, sistem awan yang meluas terbentuk di area pembentukan badai vorteks," kata Prof Erma.

"Peran vorteks yaitu membawa kelembapan ke daratan dan menghasilkan beberapa jenis cuaca ekstrem seperti squall line (hujan berpola memanjang) dan sistem konvektif skala meso (mesoscale convective systems, MCS)".

Selain peningkatan curah hujan di wilayah Sumatra bagian utara, beberapa wilayah di Indonesia yang rentan terhadap curah hujan ekstrem selama musim kemarau adalah sebagian kecil dari Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, Maluku, dan Papua bagian utara.

Sebagian besar wilayah Indonesia pada pertengahan Agustus 2026 justru diperkirakan mengalami kondisi lebih kering karena musim kemarau.

Khusus Papua, peningkatan hujan bisa terjadi karena pengaruh El Niño yang berinteraksi dengan kondisi pegunungan setempat sehingga memicu pembentukan hujan.

"Karena 'lidah' panas dari El Nino dapat memanjang mendekati wilayah Papua," katanya.

Prof Erma menjelaskan, mitigasi banjir dapat dilakukan dengan memperkuat sistem peringatan dini berbasis prakiraan cuaca, memantau kondisi sungai dan curah hujan di hulu, memperbaiki pengelolaan daerah aliran sungai, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase, tanggul, dan kolam retensi.

Sementara itu, Prakirawan Balai BMKG Wilayah I Medan, Defri Mandoza mengatakan, ada tiga faktor yang menyebabkan sebagian wilayah di Sumatra Utara dan sekitarnya mengalami banjir meski musim memasuki kemarau dan El Nino.

Pertama, kondisi cuaca lokal yang masih aktif. Berbagai faktor di atmosfer membuat pasokan uap air ke Sumatra Utara tetap tinggi.

Angin dari berbagai arah bertemu dan mengumpulkan udara lembap sehingga awan hujan mudah terbentuk dan dapat memicu hujan lebat dalam waktu singkat.

Kedua, kondisi alam Sumatra Utara. Wilayah Sumatra Utara, khususnya di kawasan pantai barat, pegunungan, dan sebagian lereng timur, memiliki tipe hujan ekuatorial.

Artinya, wilayah ini tidak mengenal pola musim kemarau yang tegas atau kering ekstrem sebagaimana wilayah Indonesia bagian selatan seperti Jawa atau Nusa Tenggara.

Sepanjang tahun, kata Defri, daerah ini tetap memiliki potensi pembentukan awan hujan yang cukup tinggi.

Ketiga, berkurangnya kemampuan lingkungan menyerap air. Pendangkalan sungai, sedimentasi, serta berkurangnya daerah resapan akibat alih fungsi lahan membuat air hujan lebih mudah meluap dan menyebabkan banjir.

"Terutama untuk wilayah Aceh dan Tapanuli Tengah, pascabanjir besar November 2025, menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai, sedimentasi, dan berkurangnya vegetasi atau daerah resapan air," kata Defri.

Dalam beberapa waktu ke depan, lanjut Defri, terdapat sejumlah daerah di Sumatra Utara yang masih berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

Tak beda dengan wilayah Aceh Utara dan Aceh Tengah. Meski sedang musim kemarau, kedua wilayah ini dilanda hujan karena udara lembap dari laut di sekitarnya terus memasok uap air.

Pertemuan angin dan pengaruh pegunungan membuat awan hujan tetap mudah terbentuk.

Namun, tidak semua kabupaten dan kota di Provinsi Aceh mengalami hujan di musim kemarau. Sebagian wilayah justru dilanda kekeringan dengan efek kebakaran hutan dan lahan.

Di tengah fenomena ini, BMKG bersama instansi terkait diminta memberi peringatan "cuaca yang jelas, mudah dipahami, akurat, dan dapat ditindaklanjuti oleh masyarakat setempat".

"Kemampuan mendeteksi cuaca ekstrem sebenarnya sudah bagus, namun informasi ini tidak sampai ke publik dengan cara yang mudah dimengerti," kata Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri.

Selain itu, ia mendorong agar otoritas setempat "menyediakan perhatian ekstra terhadap warga yang berisiko tinggi, yang tinggal di wilayah kerawanan tinggi dan termasuk pula warga-warga yang dalam proses pemulihan dari bencana".

Avianto bilang, pemerintah juga perlu memperkuat pendataan warga-warga yang sangat rentan. Misalnya lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, remaja perempuan, dan anak-anak.

"Sehingga bisa menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi bencana mendadak," katanya.

Sejauh ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengambil langkah-langkah penanggulangan banjir susulan di daerah penyintas bencana November 2025.

Misalnya BPBD Sumatra Utara yang memantau cuaca secara intensif, sosialisasi peringatan dini serta menyiagakan personel, peralatan, dan logistik.

"BPBD juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan mereka selalu dalam keadaan standby untuk evakuasi agar dapat dilakukan secara cepat dan tepat apabila terjadi peningkatan debit air atau hujan ekstrem," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Sri Wahyuni Pancasilawati.

Sri mengakui beberapa daerah penyintas banjir dan longsor di Sumut masih belum efektif membangun tanggul sementara di bantaran sungai untuk menahan debit air. Akibatnya, air meluap dan masuk kembali ke permukiman.

Menurutnya, kunci masalah ini "sangat bergantung pada sinergi antara BPBD, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, relawan, serta kepatuhan masyarakat terhadap informasi dan peringatan dini yang disampaikan pemerintah".

Namun bagi Roy Sigalingging, solusi yang ditawarkan ini hanya sementara.

"Kami harap pemerintah dapat memberikan solusi jangka panjang, bukan hanya bantuan pada saat banjir terjadi. Mengingat dalam waktu dekat merupakan musim hujan yang di mana curah hujan bisa sangat tinggi di sini dan tidak menutup kemungkinan banjir susulan lebih parah lagi," ujarnya.

Rahmudin Amara, penyintas dari Dusun Kala Empu di Kampung Lumut, Aceh Tengah juga mendorong penanganan jangka panjang. Saat ini warga di dusunnya belum memperoleh hunian tetap, atau hunian sementara.

Baginya, hunian tetap (huntap) adalah solusi jangka panjang agar dirinya dan para penyintas tidak lagi terombang-ambing cuaca yang tak jelas. Ditambah lagi, musim kemarau akan segera berlalu.

"Kami mohon, huntap itu ada di sini. Biar kami musim hujan tidak takut lagi. Karena musim hujan kami khawatir, takut kami, trauma. Karena air ini sedikit hujan, itu naik lagi," katanya.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengklaim memprioritaskan hunian tetap bagi korban banjir Sumatra. BNPB mencanangkan rencana pembangunan 19.646 unit huntap.

Proyek ini masih berlomba dengan waktu.

"Tidak ada perkembangan yang signifikan," kata Alfian dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana.

Kata dia, sejumlah hal mendasar yang menjadi langkah jangka panjang mitigasi pascabanjir justru bergerak lamban, di antaranya:

• Normalisasi sungai.
• Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS).
• Penghijauan dan reboisasi kawasan terdampak longsor.
• Infrastruktur seperti jalan dan jembatan masih banyak yang rusak.

"Termasuk pembersihan lumpur di kawasan-kawasan pemukiman penduduk, ini juga belum dilakukan secara normal," katanya.

Alfian juga menyoroti perekonomian yang mandek, sebab banyak sawah, kebun dan area pertambakan masih tertutup lumpur dan material banjir. Padahal ini merupakan sumber produksi penduduk.

"Ini sebenarnya sumber-sumber pendapatan hari-hari bagi warga penyintas yang selama ini mereka fokus," kata Alfian yang juga koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). "Di daerah bencana memang ekonomi sama sekali nggak jalan".

Perlambatan pemulihan ekonomi di wilayah bencana Sumatra telah berbuah prahara dalam rumah tangga, kata Alfian. Tingkat perceraian naik, disebabkan masalah ekonomi.

"Ekonomi wilayah bencana, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, itu paling tinggi (angka perceraian) kalau kita lihat dari Januari sampai 1 Agustus kemarin. Itu yang diupdate oleh Kementerian Agama melalui Mahkamah Syariah," katanya. (*)