Sekolah Rakyat di Lingga Ditargetkan Dibangun Akhir 2026

DAIK LINGGA - Pemerintah Kabupaten Lingga mulai mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat dengan melakukan pembersihan lahan di Desa Mepar, Kecamatan Lingga.

"Sekolah Rakyat akan dibangun di Lingga."

“Hari ini kami kembali mengikuti rapat zoom meeting bersama Gubernur Kepulauan Riau dan Kementerian Sosial terkait progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lingga,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, Armia.

Proses pembersihan lahan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 15 hingga 30 Juni 2026 sebagai bagian dari tahapan percepatan pembangunan sekolah yang menjadi program pemerintah pusat tersebut.

Armia, mengatakan hingga saat ini seluruh proses persiapan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti.

Menurut Armia, progres pembangunan Sekolah Rakyat kembali dibahas dalam rapat virtual bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Sosial yang digelar pada Senin 15 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, seluruh tahapan pembangunan dibahas secara rinci, mulai dari kesiapan lahan hingga proses administrasi yang sedang berjalan.

Armia menyebut Kabupaten Lingga menjadi salah satu daerah yang progres persiapannya berjalan lancar. Karena itu, pembersihan lahan mulai dilakukan pada bulan ini sebagai tahap awal sebelum memasuki proses pembangunan fisik.

“Alhamdulillah, untuk Kabupaten Lingga tidak ada hambatan dalam proses pembangunan Sekolah Rakyat. Bulan ini juga dilakukan pembersihan lahan sebagai bagian dari persiapan pembangunan,” ujarnya.

Selain pembersihan lahan, Pemkab Lingga juga tengah menuntaskan berbagai dokumen perizinan yang menjadi syarat pembangunan.

Di antaranya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan AMDAL Lalu Lintas yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Armia menjelaskan, proses pelelangan proyek pembangunan Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Setelah seluruh tahapan administrasi rampung, pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai pada akhir tahun.

“Dalam rapat tadi disampaikan bahwa proses tender akan dilaksanakan pada Oktober 2026. Saat ini pengurusan AMDAL dan AMDAL Lalin masih berjalan dan diharapkan segera selesai,” jelasnya.

Pemkab Lingga berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.

“Kami berharap dengan hadirnya Sekolah Rakyat tidak ada lagi anak-anak di Kabupaten Lingga yang putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” pungkas Armia. (*)