Defisit Anggaran Berdampak pada Penanganan Karhutla, BNPB Riau: Juga Berpengaruh pada Kesehatan Masyarakat

PEKANBARU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan 10 provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional.

Penetapan tersebut berdasarkan data luas karhutla yang terjadi sepanjang periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026.

Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Dr Suharyanto menyampaikan data tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Senin (10/8).

Sepuluh provinsi yang masuk daftar prioritas tersebut yakni Kalimantan Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Aceh, dan Kalimantan Tengah.

“Disusul dengan Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Lampung dan Aceh. Terakhir di Kalimantan Tengah,” kata Suharyanto.

Berdasarkan data BNPB, Kalimantan Barat berada di urutan pertama dengan luas wilayah terdampak karhutla mencapai 28.680,47 hektare.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 649,43 hektare berada di kawasan hutan, sedangkan 28.031,04 hektare merupakan kawasan nonhutan.

Riau berada di posisi kedua dengan luas wilayah terdampak karhutla mencapai 15.477,95 hektare. Rinciannya, 1.100,71 hektare berada di kawasan hutan dan 14.377,24 hektare berada di kawasan nonhutan.

“Di Nusa Tenggara Timur, karhutla terjadi dengan luasan mencapai 10.538,30 hektare dengan pembagian 36,40 hektare pada kawasan hutan dan 10.501,89 hektare nonhutan,” ujar Suharyanto.

Sementara itu, Maluku menempati posisi keempat dengan luas wilayah terdampak karhutla mencapai 7.091,07 hektare. Sebanyak 20,71 hektare berada di kawasan hutan dan 7.070,36 hektare di kawasan nonhutan.

Posisi kelima ditempati Papua Selatan dengan luas wilayah terdampak mencapai 6.281,81 hektare. Rinciannya, 122,27 hektare berada dalam kawasan hutan dan 6.159,54 hektare merupakan kawasan nonhutan.

Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat tercatat memiliki luas wilayah terdampak karhutla sebesar 5.759,19 hektare.

Dari jumlah tersebut, 209,43 hektare berada di kawasan hutan dan 5.549,76 hektare di kawasan nonhutan.

Kepulauan Riau berada di urutan berikutnya dengan luas terdampak 5.709,27 hektare. Sebanyak 63,27 hektare berada di kawasan hutan, sedangkan 5.646 hektare merupakan kawasan nonhutan.

Lampung tercatat memiliki luas wilayah terdampak karhutla sebesar 3.489,42 hektare, terdiri atas 19,82 hektare di kawasan hutan dan 3.469,61 hektare di kawasan nonhutan.

“Sementara di Aceh, kawasan yang terdampak karhutla mencapai 3.099,05 hektare dengan pembagian 508,18 hektare pada kawasan hutan dan 2.590,83 hektare pada kawasan nonhutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kalimantan Tengah menjadi provinsi ke-10 dalam daftar prioritas BNPB. Luas wilayah terdampak karhutla di provinsi tersebut mencapai 3.069,52 hektare.

Dari angka tersebut, sebanyak 147,16 hektare berada di kawasan hutan dan 2.922,36 hektare berada di kawasan nonhutan.(*)

Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat, karhutla saat ini tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan, dan Indragiri Hulu.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau.

Di tengah upaya pemadaman, pemerintah daerah justru menghadapi persoalan lain, yakni keterbatasan anggaran akibat kondisi defisit.

Kabut asap yang mulai muncul akibat karhutla pun telah mengganggu aktivitas dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Namun, upaya penanganan di lapangan tidak berjalan tanpa hambatan. Keterbatasan anggaran membuat kebutuhan operasional petugas menjadi persoalan yang harus segera dicarikan jalan keluar.

Kepala BPBD Riau, Edy Afrizal, mengakui kondisi defisit anggaran berdampak terhadap penanganan karhutla.

"Ya pasti berdampaklah. Karena yang namanya petugas turun ke lapangan itu pasti butuh makan, operasional, BBM dan segala macam," kata Edy saat diwawancarai Kompas.com usai apel siaga karhutla di Mapolda Riau di Pekanbaru, Senin (10/8).

Meski demikian, Edy memastikan pemerintah tetap berupaya mencari solusi agar penanganan karhutla tidak terhenti. Untuk sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggunakan dana kebutuhan mendesak untuk membiayai penanggulangan karhutla.

Menurut Edy, pemerintah juga tengah mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

"Tadi Pak Gubernur sampaikan, tadi rapat dengan Menko Polkam, BNPB siap membantu dana operasional. Tinggal kita ajukan usulan," ujar Edy.

Keterbatasan anggaran ternyata tidak hanya terjadi di tingkat provinsi. Edy menyebut kondisi serupa juga dialami hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau yang kini menghadapi karhutla.

"Bahkan ada yang nol (anggarannya). Semuanya pada mengeluh. Ya memang kondisinya seperti itu. Namun, kita mencoba mencari solusi dan jalan keluarnya," kata Edy.

Di tengah meluasnya titik karhutla dan mulai munculnya kabut asap, dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan petugas dapat terus bergerak di lapangan.

Pemerintah daerah kini harus berpacu dengan waktu untuk mencari tambahan dukungan operasional, agar keterbatasan anggaran tidak semakin menghambat upaya pengendalian karhutla di Riau. (*)