Masih Banyak Ditemukan Genangan Air di Drainase, 'Jadi Sorotan Dewan karena Menyalahi Progres'

LINGKUNGAN – Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir kembali memicu munculnya genangan air di sejumlah ruas jalan.

"Masih banyak ditemukan genangan air di drainase."

“Ini bukan hanya persoalan genangan biasa, tetapi sudah masuk kategori malfungsi drainase permukaan. Air secara alami selalu mencari titik terendah. Jika air justru lebih banyak mengalir di atas jalan dibanding masuk ke parit, berarti ada persoalan pada elevasi dan sistem drainasenya,” kata Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau, Mardianto Manan, Sabtu (9/5).

Genangan tidak hanya terjadi di kawasan pusat kota, tetapi juga menyebar ke berbagai titik permukiman hingga jalan protokol.

Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan arus lalu lintas tersendat.

Mardianto Manan, menilai persoalan itu menjadi indikasi adanya masalah serius pada sistem drainase perkotaan di Pekanbaru.

Menurutnya, genangan yang terus berulang bukan semata-mata dipicu tingginya curah hujan, melainkan juga akibat buruknya pengelolaan saluran air di sejumlah kawasan kota.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama genangan terjadi akibat permukaan jalan yang semakin tinggi karena pelapisan aspal berulang, sementara posisi drainase tidak ikut disesuaikan.

Akibat kondisi tersebut, air hujan kesulitan masuk ke saluran drainase dan akhirnya mengalir di badan jalan hingga menimbulkan genangan panjang di berbagai titik.

“Jalan pada akhirnya berubah fungsi seperti sungai. Saat hujan deras, air lebih memilih mengalir di atas aspal karena akses menuju drainase sudah tidak optimal. Itu sebabnya banyak ruas jalan utama di Pekanbaru terlihat seperti aliran air ketika hujan turun,” jelasnya.

Selain faktor elevasi jalan, Mardianto juga menyoroti persoalan drainase yang mengalami penyumbatan kronis akibat sedimentasi, tumpukan sampah, serta utilitas yang semrawut di dalam saluran air.

Kondisi tersebut membuat aliran air tidak berjalan lancar dan memicu tekanan balik ketika hujan deras mengguyur.

“Jika drainase di bagian hilir tersumbat, maka air yang hendak masuk ke parit akan tertahan. Dalam situasi seperti itu, air akan mencari jalur paling mudah, yakni badan jalan. Karena itu masyarakat sering melihat jalan tergenang, sementara parit tampak tidak terlalu penuh,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi geografis Pekanbaru yang relatif datar juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian banjir perkotaan.

Perbedaan elevasi yang sangat kecil membuat aliran air sangat bergantung pada kualitas perencanaan drainase dan kemiringan saluran yang tepat.

“Hanya selisih beberapa sentimeter saja bisa menentukan apakah air mengalir atau justru menggenang. Ditambah lagi banyak kawasan kini tertutup beton dan semen sehingga daya resap tanah semakin berkurang,” ungkapnya.

Mardianto menilai penanganan banjir di Pekanbaru tidak cukup hanya dengan memperbesar drainase di titik tertentu, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Menurut dia, perencanaan drainase harus memperhatikan konektivitas antarwilayah, kondisi topografi, hingga kapasitas tampung saluran utama.

Ia berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dapat lebih serius memperhatikan sistem drainase sebagai bagian penting dari infrastruktur perkotaan.

“Drainase tidak boleh dipandang hanya sebagai pelengkap pembangunan jalan, tetapi merupakan urat nadi pengendalian air di kawasan perkotaan. Jika tidak dibenahi secara serius, maka genangan dan banjir akan terus menjadi persoalan rutin setiap musim hujan,” sebutnya.

Sebelumnya, pemko telah menganggarkan Rp100 miliaruntuk penanganan banjir di Pekanbaru pada triwulan II.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi SH, menilai penanganan banjir masih berkutat pada tahap perencanaan.

Padahal, Pemko telah mengalokasikan anggaran penanganan banjir dari APBD 2026 sebesar Rp100 miliar.

“Sejauh ini kan kita lihat baru setakad rencana, belum ada action menyeluruh. Bahkan jika pun rencana penanganan banjir sudah disusun, implementasinya belum terlihat signifikan,” tegas Zulkardi.

"Di tengah kondisi tersebut, publik menilai program penanganan banjir yang dijanjikan sejak awal tahun belum terlihat implementasinya di lapangan."

Menurut Zulkardi, keluhan masyarakat menjadi wajar karena genangan masih muncul setiap kali hujan turun.

Ia menilai program penanganan banjir belum menunjukkan progres nyata di lapangan.

“Seharusnya Pemko fokus menjalankan masterplan banjir yang sudah ada. Jangan hanya sebatas perencanaan, sekarang sudah masuk triwulan kedua,” ujarnya.

Zulkardi menegaskan, sejumlah kawasan rawan banjir seharusnya sudah masuk prioritas sejak lama.

Ia mengkritik pendekatan yang dinilai reaktif, yakni baru bergerak saat banjir terjadi.

“Tidak begitu hujan, maka baru berjalan. Itu penanganan seadanya. Stop sementara dulu infrastruktur yang belum penting,” katanya.

Ia menilai hingga kini belum terlihat progres berarti, baik dari sisi normalisasi drainase maupun pembangunan infrastruktur pendukung pengendalian banjir.

DPRD mendorong Pemko segera mengambil langkah nyata, mulai dari percepatan pembenahan drainase, perbaikan sistem aliran air, hingga pengawasan kawasan yang berpotensi memperparah banjir.

Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat dinilai penting agar program tidak tumpang tindih kewenangan dan dapat berjalan lebih efektif.

“Kalau semua pihak bergerak sesuai perannya dan fokus pada masterplan, saya yakin persoalan banjir ini bisa berangsur teratasi,” pungkasnya. (*)