Masyaallah, Dana Hibah dari Negara Asing untuk Riau Dikemanakan?

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melihat Provinsi Riau mendapatkan dana hibah dari Amerika Serikat yang diperoleh melalui Program Hibah Millennium Challenge Compact (MCC).

"Riau dapat dana hibah triliunan dari AS, tetapi masih dipertanyakan kegunaannya."

"Dana internasional kembali mengalir ke Kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Informasinya pada hari Jumat 15 Mei 2026 tercatat dan sudah beberapa bulan yang lalu dilakukan pencairan dana dari United Nations Development Programme (UNDP) sebesar 3.764.257 Dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp.66,2 Miliar berdasarkan kurs rupiah hari ini," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, Jumat.

Larshen Yunus, menyebut bantuan program Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province atau CARE for Green Riau, masa Gubernur Riau dijabat Abdul Wahid S.Pd.I M.Si pada awal tahun 2025 lalu kembali menerima bantuan itu untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, serta pembangunan yang berkelanjutan.

UNDP sendiri merupakan Badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dana internasional masuk ke kas daerah Pemprov Riau tidak terlepas dari langkah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Riau, Abdul Wahid yang saat itu menghadiri Forum investasi internasional REDD+ di London, Inggris.

"Provinsi Riau kemudian diumumkan sebagai salah satu Daerah Pelaksana Program Growing Resilience Through Emission Reduction, Community Empowerment and Ecosystem Restoration for Nurturing Future (GREEN)."

"Program bernilai Jutaan Dolar tersebut di Danai oleh Pemerintah Inggris dan dilaksanakan bersama sejumlah Lembaga di bawah naungan PBB seperti FAO, UNDP, UNEP, serta program UN-REDD."

"Fokus utama program itu adalah penanganan perubahan iklim melalui restorasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal demi menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan," kata dia.

Sebagai tindak lanjut dari kerjasama internasional tersebut, pada saat itu Abdul Wahid menerbitkan keputusan gubernur riau nomor Kpts.765/VIII/2025 tentang forum koordinasi dan komunikasi pengelolaan cagar biosfer giam siak kecil – bukit batu.

Dalam perjalanan program tersebut kemudian menjadi sorotan publik setelah Abdul Wahid terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2025 lalu.

Tetapi publik mulai mempertanyakan kelanjutan program internasional tersebut, mengingat proyek itu disebut berpotensi menghadirkan tambahan pemasukan hingga ratusan miliar rupiah bagi negara maupun daerah.

Tiga bulan pasca OTT, posisi kepemimpinan di Pemprov Riau kemudian beralih kepada Ir. H. SF Hariyanto MT.

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2026, SF Hariyanto menerbitkan Keputusan Nomor Kpts.41/I/2026 yang mengubah keputusan sebelumnya.

Dalam keputusan terbaru tersebut terdapat perubahan struktur organisasi forum, dengan alasan penambahan anggota serta pergantian kedudukan dalam sekretariat.

"Pencairan dana puluhan miliar rupiah pada Mei 2026 itu pun kini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat," sebutnya.

Mulai dari siapa yang menerima dana puluhan milyar tersebut, bagaimana mekanisme penggunaannya, hingga sejauh mana program dijalankan di lapangan, semuanya menjadi perhatian serius publik.

Ketua Umum (Ketum) Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) itu juga meminta agar pengelolaan program CARE for Green Riau dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik. (*)