SOSIAL - Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), Wildhan Dewayana, menilai kecenderungan masyarakat kembali menyalurkan sedekah secara tunai atau langsung kepada penerima tidak boleh hanya dilihat dari sisi nominal yang diberikan.
Menurut dia, penyaluran dana sosial keagamaan melalui lembaga zakat memiliki misi yang lebih besar, yakni menciptakan transformasi dan mengentaskan kemiskinan.
Wildhan mengatakan, hasil Survei Nasional ZISWAF 2026 yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat lebih memilih sedekah secara langsung harus menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan di sektor filantropi Islam.
"Yang paling penting adalah bagaimana respons kita selanjutnya. Masyarakat memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi dan ada potensi besar di situ. Bisa jadi tingkat literasi dan edukasi terkait zakat, infak, dan sedekah masih perlu ditingkatkan," ujar Wildhan, Jumat (12/6).
Survei Indikator Politik Indonesia sebelumnya menemukan sebanyak 95,9 persen Muslim Indonesia yang berinfak atau bersedekah dalam bentuk uang tidak menggunakan platform digital. Mayoritas masih memilih menyalurkannya secara langsung.
Menurut Wildhan, fenomena tersebut bisa disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan program yang dijalankan lembaga zakat. Faktor kepercayaan terhadap lembaga juga dinilai turut memengaruhi pilihan masyarakat.
"Bisa jadi masyarakat belum mengenal keberadaan lembaga zakat, atau mengenal tetapi belum memahami program-program yang dijalankan. Bisa jadi juga terkait tingkat kepercayaan," ucapnya.
Meski demikian, Wildhan menekankan bahwa menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga zakat memungkinkan terwujudnya misi pemberdayaan yang sulit dilakukan secara individual.
Menurut dia, zakat bukan sekadar soal besaran nominal yang diberikan, melainkan tentang dampak yang dihasilkan terhadap kehidupan mustahik atau penerima manfaat.
"Nah, faktanya kalau masyarakat menyalurkan sendiri, mungkin secara kewajiban sudah terpenuhi. Tapi misi transformasinya bisa dikawal atau tidak? Untuk melakukan transformasi itu dibutuhkan infrastruktur yang lebih kompleks, mulai dari memilih mustahik, melakukan asesmen kebutuhan, mendesain intervensi, melakukan pendampingan hingga memonitor perkembangan mereka," kata dia.
Wildhan bahkan mengingatkan bahwa penyaluran secara langsung yang tidak disertai desain pemberdayaan berpotensi membuat kemiskinan terus berlangsung.
"Kalau intervensi kita salah, bukan mengentaskan kemiskinan, tetapi malah melestarikan kemiskinan," ujarnya.
Dia menjelaskan, tujuan zakat sejatinya adalah mendorong mustahik menjadi mandiri, bahkan pada akhirnya berubah menjadi muzakki atau pihak yang mampu menunaikan zakat.
"Dari mustahik menjadi mandiri, mudah-mudahan kemudian menjadi muzakki. Itu membutuhkan desain transformasi yang matang," katanya.
Wildhan juga menepis anggapan bahwa biaya operasional lembaga zakat menjadi penyebab masyarakat enggan menyalurkan dana melalui lembaga maupun platform digital. Menurut dia, syariat telah memberikan ruang bagi amil zakat untuk memperoleh bagian maksimal 12,5 persen dari dana yang dihimpun.
"Ketentuannya memang mengambil 12,5 persen, itu sah. Pertanyaannya kemudian, apakah dampak yang dihasilkan dari kerja lembaga zakat itu benar-benar terbukti atau tidak. Masyarakat bisa memilih lembaga zakat yang mampu menunjukkan dampak tersebut," jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini para muzakki tidak lagi hanya melihat berapa rupiah yang disalurkan, tetapi lebih menaruh perhatian pada dampak yang dihasilkan dari dana yang mereka amanahkan.
"Sekarang para muzakki melihat zakat itu bukan sekadar berapa rupiah yang disalurkan, tetapi berapa dampak yang bisa diciptakan. Kita berbicara soal dampak," ujarnya.
Karena itu, FOZ menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas lembaga zakat sebagai agenda prioritas. Langkah tersebut dilakukan agar lembaga-lembaga zakat mampu menghasilkan program pemberdayaan yang semakin efektif dan meningkatkan kepercayaan publik.
"Bagi kami di Forum Zakat, peningkatan SDM dan kapasitas lembaga menjadi agenda prioritas agar dampak yang dihasilkan semakin nyata," ucap Wildhan. (*)
