Riau   2024/01/20 11:7 WIB

Gubri dan BNPB Gelar Rakor dan TMC, 'yang Kumpulkan Kepala Daerah untuk Sama-sama Tangani Banjir'

Gubri dan BNPB Gelar Rakor dan TMC, 'yang Kumpulkan Kepala Daerah untuk Sama-sama Tangani Banjir'
Rapat koordinasi penanganan banjir di Provinsi Riau, Jumat (19/1/2024) di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau. 

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Gubernur Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengalihkan awan hujan di Provinsi Riau sebagai antisipasi banjir besar.

"Kepala daerah bahas soal penanganan bencana banjir."

"Kita di Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, ini kurang lebih selama 40 hari, mengingat 10 dari 12 kabupaten/kota di Riau dalam kondisi yang hampir semua berlaku sama yakni banjir," kata Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (19/1/2024).

Rakor tersebut juga diikuti oleh anggota Komisi 8 DPR RI, Achmad, kepala OPD dilingkungan Pemprov Riau, kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau, hingga forkopimda.

Dalam kesempatan itu, Gubri Edy Nasution menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan puting beliung) tahun 2023.

Status siaga bencana Hidrometeorologi tersebut terhitung sejak 22 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Penetapan setatus berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7743/XII/2023 tentang Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau tahun 2023.

Sementara Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam pemaparannya menyebutkan, total daerah yang terdampak banjir di Bumi Lancang Kuning yakni 10 kabupaten/kota, yang terdiri dari 41 kecamatan, dan 121 desa. Adapun rinciannya, Kota Pekanbaru 4 kecamatan dan 6 kelurahan, Kecamatan Indragiri Hilir 5 kecamatan dan 5 desa, Indragiri Hulu 2 kecamatan dan 3 desa,  Pelalawan 6 kecamatan dan 24 desa.

Selanjutnya, Bengkalis 4 kecamatan dan 7 desa, Kampar 3 kecamatan dan 3 desa, Kuansing 4 kecamatan dan 7 desa, Rokan Hilir 10 kecamatan dan 60 desa, Rokan Hulu 1 kecamatan dan 2 desa, serta Kepulauan Meranti 2 kecamatan dan 4 desa.

"Daerah yang paling banyak terdampak itu ada di Kabupaten Rokan Hilir," imbuhnya.

Letjen TNI Suharyanto menyebut bahwa saat ini seluruh wilayah Indonesia tengah menghadapi banjir. Tahun 2023 saja, sebutnya, jumlah bencana yang ada di tanah air mencapai 4.940 bencana, dan Riau menempati posisi ke-7 sebagai provinsi dengan jumlah bencana tertinggi.

"Sementara itu, hingga 18 Januari 2024 kemarin, total bencana di Indonesia tercatat 109 bencana," jelasnya.

Letjen TNI Suharyanto mengatakan, kejadian bencana alam yang mendominasi adalah bencana hidrometeorologi sebesar 98,17 persen, dan bencana geologi 1,83 persen, dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, dan gempa bumi, seperti yang dilansir dari mcr. 

"Kita di Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, ini kurang lebih selama 40 hari, mengingat 10 dari 12 kabupaten/kota di Riau dalam kondisi yang hampir semua berlaku sama yakni banjir," ujarnya saat rapat koordinasi penanganan banjir di Provinsi Riau, Jumat (19/1/2024) di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau.

"Kita sudah sepakat dalam waktu satu dua ini kita lakukan TMC (di Riau), nanti saya koordinasi dengan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Mungkin pesawat TMC nya akan segera datang," kata Letjen Suharyanto.

Dia mengatakan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam seminggu kedepan wilayah Provinsi Riau masih diguyur hujan lebat.

"Mudah-mudahan dengan TMC bisa membantu, sehingga tidak menyebabkan banjir besar di Riau yang mengakibatkan putusnya jalur logistik dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara," ujarnya.

Sebab, kata Letjen Suharyanto, penanganan banjir secara instan dari darat di Riau tidak bisa dilakukan. Karena itu, salah satunya penanganan harus dari atas untuk mengurangi volume air hujan yang turun.

"Nanti TMC dilakukan secara masif beberapa hari. TMC ini agak sedikit berbeda dengan TMC pencegahan Karhutla. Kalau kebakaran mudah, tinggal datangkan hujan. Sehingga hujan turun memadamkan api. Tapi kalau hujan ini susah. Karena menghentikan hujan tidak mungkin. Paling bisanya hanya mengalihkan," terangnya.

Letjen Suharyanto menyatakan, TMC tersebut sudah dilakukan di dua provinsi prioritas yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat. Meski hasilnya tidak nampak secara kasat mata, namun upaya ini dapat mencegah bencana banjir besar.

"Dalam dua bulan terakhir kita juga sudah gelar TMC di dua provinsi prioritas, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat. DKI Jakarta harapnya jangan sampai datang banjir besar, karena ini menyangkut nama baik ibukota Indonesia. Memang hasilnya tidak keliatan secara visual. Jawa Barat juga begitu. Tapi kalau tidak dilakukan TMC mungkin bencananya lebih besar," tandasnya. (*)

Tags : banjir, gubri dan bnpb bahas bencana banjir, banjir di riau, gubri kumpulkan kepala daerah untuk tangani bencana banjir ,