Sorotan   2022/08/19 18:9 WIB

Transisi Pengelolaan WK CPP Sukses, 'Tapi Kapan Keuangan BSP Berdarah-darah?'

Transisi Pengelolaan WK CPP Sukses, 'Tapi Kapan Keuangan BSP Berdarah-darah?'

"Transisi alih kelola Wilayah Kerja (WK) blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) sudah ditangan, bisakah perusahaan PT Bumi Siak Pusako (BSP) membuktikan hasil migas dengan baik?"

ini masyarakat Riau menunggu pembuktian hasil pengeboran minyak dan gas (MIgas) yang dikelola perusahaan Badan Usaha Milik Darah (BUMD) sejak jelang alih kelola WK CPP, SKK Migas tanggal 9 Agustus 2022 kemarin.

Sebelumnya SKK Migas juga telah meminta Bumi Siak Pusako kebut pengeboran di WK CPP untuk mengejar target produksi sebelum alih operasi pada Agustus 2022.

"Menjelang pengambilalihan penuh pengelolaan wilayah kerja migas Coastal Plains and Pekanbaru (Blok CPP) oleh BUMD Riau, PT Bumi Siak Pusako (BSP) dari pengoperasian bersama Pertamina Hulu Energi (PHE), SKK Migas sudah mendorong agar kegiatan pengeboran ditingkatkan untuk meningkatkan produksi minyak," kata Larshen Yunus, S.Sos.Sc, SE, M.Si, C.I.A, C.Me, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Minyak dan Gas Bumi ini tadi, Jumat (19/8).

Sebelumnya, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus saat meninjau persiapan pengeboran Sumur Kasikan T-02 yang merupakan pengeboran perdana PSP-PHE tahun (2022) ini.

“Kami hadir disini (Sumur KSK -T02) untuk memastikan pengeboran berjalan lancar," kata Rikky Rahmat Firdaus.

"Sumur T02 merupakan sumur pertama dari 15 sumur pengembangan yang akan di bor menjelang alih operator WK CPP pada Agustus 2022," ujarnya didampingi Spesialis Dukungan Bisnis SKK Migas, Muhammad Rochaddy belum lama ini.

Namun kembali seperti disebutkan H Darmawi Whardana Bin Zalik Aris, Ketua Umum Lembaga Melayu Riau (LMR) pusat Jakarta ini dalam penjelasannya, Kamis (18/8/2022) kemarin itu dikediamannya, saat ini tercatat tahun 2022 PT BSP akan melakukan pengeboran sebanyak 15 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi.

"Saya mendengar penjelasan dari Direktur Utama (Dirut) Iskandar S.Si memastikan proses dan persiapan pengeboran berjalan lancar dan tetap mengutamakan aspek HSE," kata dia.

Dalam hal percepatan pengeboran sejak alih operator ini, perwakilan SKK Migas Sumbagut sudah memfasilitasi BSP-PHE dalam proses pengadaan lahan dan rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk penyiapan tapak sumur yang akan digunakan untuk lokasi pengeboran.

"Tidak hanya dalam percepatan pengeboran, juga telah dilaksanakan Forum Group Discussion yang difasilitasi SKK Migas Sumbagut agar proses pengamanan dan perizinan diharapkan dapat berjalan lancar bersama Kepolisian Daerah Riau," kata Darmawi.

"Perusahaan tetap berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah disetujui oleh SKK Migas," sambungnya.

"BSP dapat memenuhi komitmen dikarenakan lokasi-lokasi sumur berikutnya secara paralel telah disiapkan."

"Seperti Sumur Kasikan T-02 selesai dikerjakan, pengeboran akan langsung menuju ke sumur berikutnya."

"BUMD itu juga mengapresiasi SKK Migas khususnya Perwakilan Sumbagut yang terus memberikan dukungan, semangat dan fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan di daerah" ujar Darmawi.

Lalu kapan keuangan BSP membludak?

Darmawi menjawab ini, tergantung kelancaran pemboran yang sangat diharapkan untuk meningkatkan produksi minyak di wilayah kerja pada APBN 2022 ditargetkan sebesar 9.500 ribu barel per hari (bopd).

Tetapi yang sudah tercatat jumlahnya meningkat dibandingkan capaian 2021 sebesar 8.521 bopd. Dalam 1 tahun terakhir, BSP-PHE juga melakukan pengeboran secara masif.

"Tahun 2021 telah berhasil melakukan pengeboran 13 sumur sebagai upaya menahan laju penurunan produksi," kata Darmawi menirukan penjelasan Dirut Iskandar.

Menurutnya, sejak pengelolaan WK CPP dari Chevron ke Pertamina dan BUMD Daerah melalui Badan Operasi bersama, tercatat sudah lebih dari 250 sumur dibor untuk meningkatkan produksi di WK CPP dan mempertahankan laju penurunan produksi yang tajam.

Sebelumnya, Bumi Siak Pusako menyatakan siap menggenjot target produksi minyak dari Blok CPP hingga 50.000 barel per hari (bph) setelah resmi menjadi operator 100% menggantikan Pertamina hingga 2042.

Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako Iskandar sendiri sebelumnya sudah mengakui, terdapat sejumlah skema yang dipersiapkan perusahaan dalam menggenjot produksi Blok CPP pasca alih kelola pada 9 Agustus 2022.

"Hal ini tertuang dalam proposal perpanjangan yang diajukan ke pemerintah."

Menurutnya, setidaknya terdapat dua skema dalam menggenjot target produksi minyak di Blok CPP, yakni skema high case dan low case.

"Jika eksplorasi-eksplorasi kami berhasil, dengan high case bisa hampir 50.000 barel (per hari). Sedangkan dengan eksplorasi low case lebih dari 20.000 barel," kata dia Februari lalu.

Dewan ingatkan BSP lakukan terobosan 

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendorong adanya terobosan baru terkait permasalahan lifting minyak bumi dan gas (migas) yang terus menurun di BSP.

"Fakta di lapangan lifting yang terus menurun merupakan ciri khas dari perusahaan di sektor migas."

"Faktanya, lifting yang terus menurun merupakan ciri daripada sektor migas. Namun sayangnya, hal itu kurang didukung dengan tidak adanya investasi untuk menemukan sumber-sumber sumur baru yang hasilnya masih murni dan bisa untuk diambil," kata Gus Irawan usai pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI, Direktur Hulu Energi PT. Pertamina (Persero), Dirut PT. Pertamina Hulu Energi, Kepala SKK Migas, Dinas ESDM Prov. Riau beserta jajaran di Kantor Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu Energi Riau, Riau.

Ia menyebutkan, seharusnya pemerintah bisa concern untuk melakukan investasi di sektor migas tersebut, karena potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sumber daya migas masih sangat besar. 

"Sesungguhnya kan di pusat kita mempunyai lembaga-lembaga pembiayaan yang setidaknya bisa memberikan modal, tetapi tidak ada di sini. Itu kenapa kita akan mendorong pemerintah dan mengawal kegiatan di sini, supaya lifting migas ini bisa meningkat," ucapnya.

Terkait lokasi sumur sumber migas yang berada dalam satu wilayah dengan taman margasatwa, Gus Irawan menambahkan bahwa Komisi VII DPR RI juga sangat concern dengan keadaan lingkungan taman margasatwa ini, serta keselamatan dari para pekerja migas.
 
"Lingkungan kita jaga, konservasi ekosistem juga kita dukung, tetapi jangan sampai potensi sumber daya alam yang ada di situ, tidak bisa ditelusuri dan dieksploitasi. Karena kan sumber daya ini juga untuk kepentingan masyarakat banyak," pungkasnya.

Namun kembali seperti disebutkan Larshen Yunus, BSP harus membuktikan kalau perusahaan BUMD itu bisa memberikan peningkatan lifthing seiring sudah di gembor-gemborkan pada kado hari ulang tahun (HUT) Riau.

"PT Bumi Siak Pusako sudah menjadi pengelola tunggal WK CPP, mulai bekerja pada 9 Agustus 2022 bertepatan dengan hari jadi Provinsi Riau yang ke-65," sebut Larshen.

Kontrak sebelumnya berakhir pada 8 Agustus 2022. Kemudian tepat jam 24.00 WIB memasuki tanggal 9 Agustus 2022 yang merupakan HUT Provinsi Riau diresmikan penglolaan blok minyak tersebut.

“Jadi kalau sudah dipercayakan BUMD Bumi Siak Pusako untuk menjalankan operasional Blok minyak yang selama ini dikelolah bersama dengan pertamina, maka harus bisa dibuktikan akan lebih baik,” ujarnya.

"Gubri Syamsuar juga berharap, dengan dipercayanya Bumi Siak Pusako mengelola blok minyak akan ada kemanfaatan bagi masyarakat Siak, Riau dan masyarakat Indonesia pada umumnya," kata Larshen menirukan harapan Gubri.

Menurutnya, mengelola sendiri tentu menjadi tantangan tersendiri. Sebelumnya BSP sudah mengelola blok tersebut bersama Pertamina, artinya perusahaan BUMD itu akan menghadapi tantangan lebih besar, ungkapnya memperkirakan.

Dia berharap perusahaan energi plat merah itu sebaliknya jangan malah justru mendapat kado pahit.

"Kinerja keuangan BSP jangan makin menurun. Laba bersih bagaimana baik pada tiap kuartal. Tetapi capaian lifting tahun lalu (2021) turun drastis," sebut Larshen.

Sementera perusahaan itu beralasan tergerusnya laba BSP tahun lalu disebabkan oleh tingginya harga minyak dunia. Di sisi lain, subsidi yang diberikan oleh pemerintah tak ada perubahan sehingga berdampak pada bisnis hilir. 

"Tetapi jawaban itu kurang tepat, dimana kondisi harga minyak mentah yang lebih tinggi pernah terjadi pada periode 2011 sampai dengan 2014."

"Harga minyak dunia menembus level psikologis $100 per barel. Pada April 2011 misalnya, harga minyak jenis Brent menyentuh $123,07 per barel. Pada Maret 2012 harga minyak Brent menyentuh $124,93 per barel. Saat itu, BSP masih mampu mengempit laba yang besar meski dihadapkan dengan gejolak harga minyak."

"Tetapi kenaikan laba disokong peningkatan produksi migas serta pertumbuhan positif bisnis niaga migas pernah terjadi."

"Saat harga minyak naik turun, BSP tak terdengar menghadapi persoalan keuangan, namun setelah pengelolaan penuh tentu diharapkan bisa lebih baik."

Larshen menambahkan, peningkatan produksi harus dilakukan BSP untuk keluar dari capaian kinerja yang buruk. Di saat yang bersamaan, efisiensi biaya produksi juga harus dilakukan BSP.

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu

Ia menilai biaya produksi BSP juga tinggi, sehingga, biaya operasional dan juga produksi perusahaan tidak lebih tinggi dan menggerus laba perusahaan.

Jadi kebijakan perusahaan untuk menghindari segala konsekuensi politis akan menjadi kunci, kata Larshen, selain itu berbagai persoalan internal juga harus dibereskan. Pertanyaannya, bisa kah BSP akan menciptakan keuangan yang berdarah-darah (meledak-ledak) disaat dua masalah belum selesai?

Berdasarkan surat Gubernur Riau No. 500/Ekbang/22/12a tertanggal 30 April 2008, Bumi Siak Pusako dimiliki Pemerintah Kabupaten Siak sebesar 72,29%. Kemudian sisanya Pemprov Riau, Pemkab Kampar, Pemkab Pelalawan, dan Pemkot Pekanbaru. (*)

Tags : Minyak dan Gas, Migas, WK CPP, Blok Migas, WK Migas, PT Bumi Siak Pusako, BSP Kelola WK CPP, Riau,