"Siaran tayang debat Capres 2024 ditampilkan secara nasional berlangsung seru. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling adu visi dan gagasan"
ebat capres-cawapres dinilai kurang berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan calon, menurut pengamat. Akan tetapi, tim sukses capres-cawapres meyakini bahwa debat tersebut akan sangat penting bagi elektabilitas para calon.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menyimpulkan berdasarkan kajian elektabilitas yang ia lakukan bahwa debat capres-cawapres tidak berpengaruh secara signifikan terhadap suara pemilih.
“Kalau mengukur elektabilitas dari hasil survei sebelum debat dan hasil survei setelah debat, dari rangkaian pilpres 2004 sampai 2019 kemarin, pengaruh debat tidak terlalu besar sebenarnya,“ jelasnya.
Sebab, ia mengatakan orang-orang yang menonton debat cenderung sudah menjadi pengikut setia alias partisan. Sementara, para pemilih mengambang atau undecided voters kebanyakan tidak berminat atau tidak terjangkau oleh debat tersebut.
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember 2023, sebanyak 28,7% responden belum menentukan pilihan menjelang Pilpres 2024.
Di sisi lain, Direktur Algoritma Research and Consulting sekaligus dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai debat capres masih dapat mempengaruhi masyarakat yang mencari kejelasan terkait program yang diusung masing-masing paslon.
“Karena dugaan saya itu akan bisa merubah keadaan dalam elektabilitas capres-cawapres,“ ungkap Aditya.
Hasil survei terbaru periode November-Desember 2023 dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik dan Litbang Kompas menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran berada di peringkat satu.
Di sisi lain, perbedaan elektabilitas Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud masih sengit dalam memperebutkan peringkat kedua.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, mengatakan debat menjadi kesempatan bagi paslon untuk meningkatkan elektabilitas.
Sementara, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Putra, menilai debat capres-cawapres tidak akan membuat banyak perubahan terhadap elektabilitas para calon.
Sedangkan Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Anies-Muhaimin, Angga Putra Fidrian, mengatakan debat capres-cawapres berpotensi meningkatkan suara 5-6%, namun upaya kampanye di lapangan masih lebih berpengaruh pada elektabilitas.
Debat Capres 2024
Debat Capres 2024 yang tayang secara nasional berlangsung seru. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling adu visi dan gagasan.
Tema debat perdana untuk capres kali ini yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Pendukung masing-masing Capres bergemuruh di Debat Capres 2024 yang berlangsung di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.
Dalam penutupan Debat Capres 2024, Anies Baswedan memaparkan visinya untuk Indonesia yang bersatu dalam memerangi korupsi, memberikan pelayanan terbaik, dan menjunjung tinggi etika. Ia menegaskan bahwa negara harus tetap menjadi negara hukum, di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, bukan sebaliknya.
"Saya sampaikan saat ini dipersimpangan jalan, antara tetap menjadi negara hukum dimana kekuasaan dikendalikan oleh hukum. Atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum di atur dan dikendalikan oleh penguasa. kita sama sama ingin perubahan, etika dijunjung tinggi," sebutnya dalam tayangan resmi yang di Youtube KPU RI.
Anies juga menyoroti pentingnya kepemimpinan sebagai contoh bagi masyarakat, serta mengecam praktik korupsi yang merusak fondasi negara. Ia juga mengajak generasi muda untuk memilih pemimpin yang serius dan tidak main-main dalam Pemilu mendatang, sambil menekankan perlunya kebebasan berpendapat yang dijamin.
"Kebebasan berpendapat akan dijamin, orang tidak takut (berpendapat). Wakanda no more, Indonesia forever," tutup Capres nomor urut 1 itu.
Sementara itu, Prabowo mengingatkan perjuangan para pahlawan dan sejarah panjang Indonesia dalam menghadapi tantangan. Silih berganti pemerintahan dan kemajuan yang terus dikejar.
Dengan penuh semangat, ia menegaskan komitmennya untuk memajukan negara, melawan kemiskinan, dan memberantas korupsi. Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.
"Kita ingin lebih maju, lebih baik, lebih adil, hilangkan kemiskinan dan korupsi. Kita negara sangat kaya, luar biasa," sebut Capres nomor urut 2 itu berapi-api.
Bersama Gibran, Prabowo siap melanjutkan pondasi kepemimpinan, menyoroti kekayaan luar biasa Indonesia dan mengajak masyarakat untuk bersatu. Menghindari perpecahan dan kepentingan sesaat. Ia menegaskan perlunya rukun dan kerukunan dalam mencapai kemajuan bersama.
Sedangkan Ganjar menekankan panggilan sejarah dalam Pilpres mendatang. Ia menyoroti akan beri perhatian lebih ke kelompok rentan.
Ia menekankan anti-korupsi, integritas, dan kedewasaan dalam berdemokrasi sebagai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Ganjar juga menekankan pentingnya pemimpin yang tidak mudah terprovokasi.
"Pemerintah betul-betul berikan tauladan yang antikorupsi, menunjukkan integritas, berikan layanan mudah, murah, cepat. Kalau itu bisa kita lakukan, betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada, yang dikritik tidak baperan. Sesuai amanah reformasi. Sebagai penghormatan terhadap HAM, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan saya berdiri bersama korban, untuk keadilan," tutup Capres nomor urut 3 ini.
Debat Capres ini mencerminkan semangat untuk mencapai perubahan positif di Indonesia, di mana setiap kandidat menawarkan visi dan komitmen mereka untuk masa depan negara ini. Pemilihan Presiden yang akan datang diharapkan menjadi ajang yang membawa Indonesia menuju kemajuan dan keadilan yang lebih baik.
Apakah debat capres-cawapres akan berpengaruh terhadap elektabilitas paslon?
Pendiri lembaga riset SMRC sekaligus doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, Saiful Mujani, mengatakan bahwa selama empat kali pemilihan presiden, perbandingan suara sebelum debat dan pascadebat tidak menunjukkan perubahan signifikan.
Bahkan, jumlah orang yang menonton debat capres yang disiarkan secara langsung pun cenderung sedikit dibandingkan dengan total pemilih 204 juta orang.
“Jadi dilihat dari pengaruhnya terhadap elektabilitas pasangan. Kalau kita bandingkan, sebelum debat dan setelah debat itu perubahannya tidak banyak, tidak signifikan,” kata Saiful pada media.
Ia menyebut beberapa faktor yang membuat debat kurang berpengaruh, di antaranya minim akses terhadap debat dan minat masyarakat yang cenderung kecil.
Selain itu, materi dan substansi debat kurang menunjukkan perbedaan antara para pasangan calon. Sehingga, masyarakat sulit membedakan calon mana yang lebih baik ataupun lebih buruk, katanya.
Oleh karena itu, ia menyebut debat capres-cawapres lebih bersifat seremonial.
“[Debat] menunjukkan kepada publik kebersamaan [antarcalon], yang sebetulnya baik, tapi ini suasana kontestasi. Kontestasi harus dibuat beda antarcalon. Kalau sama semua, buat apa ada kontestasi?” katanya.
Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan debat capres-cawapres masih memiliki peran penting, khususnya dalam mengedukasi publik tentang program-program dan visi-misi yang akan dibawa para paslon.
“Orang memang menantikan debat, karena dalam beberapa pekan terakhir saja sudah ada banyak informasi terkait itu. Termasuk kontroversi terkait cawapres ikut atau tidak di dalam debat itu,” kata Aditya.
Ia mengatakan masyarakat lebih memperhatikan substansi ketimbang hanya mengenal sosok atau figur yang berkontestasi dalam pilpres.
Oleh karena itu, debat capres-cawapres menjadi sarana untuk membantu publik dalam menentukan pilihan.
“Debat menjadi bagian dari partisipasi publik juga, bahwa semuanya harus benar-benar memperhatikan dan paslon-paslon ini harus bisa menarik perhatian mereka,” ungkapnya.
Peneliti senior pusat riset politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan cuplikan video dari lima kali debat capres memiliki peluang tinggi untuk tersebar di media sosial setelah diolah oleh khalayak umum.
Karena segala sesuatu dapat diviralkan dengan sangat cepat lewat media sosial.
“Sekarang setiap momen dengan asyik dan beraninya itu betul-betul diviralkan momennya, dan itu membuat orang juga tahu apa yang terjadi. Asam sulfat misalnya, itu luar biasa viralnya,” kata Firman, yang merujuk pada kejadian ketika cawapres Gibran Rakabuming Raka salah menyebut asam folat sebagai asam sulfat.
Hanya saja, ia menilai minat masyarakat untuk menonton debat secara langsung masih tergolong rendah. Mereka lebih memilih untuk mengolah dan mencerna informasi yang muncul di media sosial pasca-debat.
Apakah debat dapat meyakinkan para pemilih mengambang untuk menentukan pilihan?
Saiful Mujani mengatakan bahwa biasanya masyarakat yang menonton debat capres-cawapres adalah mereka yang sudah menentukan pilihan terlebih dahulu, bukan orang yang ‘kosong atau undecided voters’.
“Jadi orang yang menonton itu meneguhkan apa yang mereka yakini selama ini tentang calon presiden. Oleh karena itu [mereka] jadi bias karena melihat substansi debat itu sendiri, jadi partisan penontonnya."
“Karena sudah partisan, pengaruhnya tidak signifikan. Dan sikap partisan ini jauh lebih kuat daripada argumen yang rasional.” kata Saiful.
Sementara, para pemilih mengambang cenderung tidak berminat untuk menonton debat capres-cawapres atau mereka tidak memiliki akses untuk menontonnya. Sebab, sebagian besar dari pemilih mengambang berasal dari kelas menengah bawah, bukan menengah atas.
“Mereka belum memilih bukan karena mereka sedang menunggu argumen program mana yang lebih bagus, tidak. Mereka belum terjangkau saja, belum termobilisasi langsung atau belum mendapat sembako,” ujarnya.
Peneliti senior BRIN, Firman Noor, mengatakan suara mengambang dapat menjadi penentu yang signifikan terhadap kemenangan kandidat pilpres. Bahkan para swing voters yang saat ini sudah memiliki pilihan, masih bisa berubah pikiran menjelang pencoblosan nanti.
“Jadi ini besar sebetulnya, 28% ini sangat besar. Dan ini sebenarnya peringatan, kita tahu dalam survei itu orang akan ditanya juga, apakah Anda sudah pasti dengan pilihan Anda atau masih bisa berubah,” kata Firman.
Oleh karena itu, ia mengatakan pilihan para pemilih mengambang masih dapat berubah seiring waktu. Karena masa kampanye yang terus bergulir dapat membuka peluang bagi elektabilitas calon untuk meningkat pesat maupun jatuh dalam sekejap.
“Meskipun dia pilih Prabowo [di survei] tapi belum tentu juga. Jadi ada yang bilang jangan GR [gede rasa] dulu, jangan siap-siap baju safari buat pelantikan dulu dengan situasi sekarang. Karena undecided votersnya masih besar,” tuturnya.
Bagaimana tanggapan para timses?
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk meyakinkan para pemilih mengambang yang jumlahnya cukup besar agar memilih calon pasangan paling unggul bagi mereka.
Ia berharap bahwa debat capres-cawapres dapat mendongkrak elektabilitas Ganjar-Mahfud karena ia percaya kompetensi paslon dalam debat memiliki kemampuan untuk meningkatkan suara.
“Karena kami yakin sekali pasangan yang paling siap debat adalah pasangan Ganjar-Mahfud. Karena punya pengalaman yang lengkap, legislatif, yudikatif, eksekutif. Dan juga punya kapabilitas yang terbaik di antara capres-cawapres yang lain,” katanya.
Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa elektabilitas paslonnya unggul karena timnya memiliki basis pemilih yang kuat dari masing-masing partai koalisi dan sosok Prabowo memiliki daya tarik yang ‘melebihi partai’.
Oleh karena itu, ia tidak yakin debat capres-cawapres akan mengubah elektabilitas secara drastis.
“Kalau misalnya ada yang masih berharap debat menjadi suatu momentum atau game changer, bagi kami mungkin harapan putus asa itu. Karena sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana penerimaan masyarakat ketika bertemu di lapangan,” kata Herzaky.
Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin, Angga Putra Fidrian, mengatakan bahwa debat capres-cawapres menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan gagasan dan mereka serius dalam menyikapinya.
Namun, ia mengatakan pengaruh debat capres-cawapres terhadap elektabilitas hanya di kisaran 5-6%.
“Jadi kita berharap debat ini bisa menambah elektabilitas kita. Meskipun kami tetap percaya di lapangan lebih bermanfaat,” ujar Angga.
Seperti apa format debat Pemilu 2024?
Pada Pilpres 2024, sesuai UU Pemilu, ada tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres. Akan tetapi, cawapres turut mendampingi pasangannya saat debat capres. Demikian halnya saat debat cawapres.
Namun, perbedaannya ada pada proporsi bicara masing-masing capres dan cawapres, tergantung agenda debat hari itu, apakah debat capres atau debat cawapres.
"Supaya publik makin yakin dengan teamwork [kerja sama] antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11).
Debat capres-cawapres akan diselenggarakan sebanyak lima kali, dengan tema yang berbeda untuk setiap debat.
Selain jadwal dan tema itu, debat capres dan cawapres akan berlangsung selama 150 menit, di mana 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Model debat dengan format kandidat-moderator, dengan pendalaman materi yang dipandu oleh moderator.
Pilpres 2024: Apa janji capres soal hukum, HAM, korupsi dan pelayanan publik?
Ketiga calon presiden (capres) 2024 telah beradu gagasan dalam debat perdana, Selasa malam (12/12). Namun, sejumlah pakar menilai banyak isu krusial yang tak tersentuh dalam bidang hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan pelayanan publik.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti para capres tidak menyinggung isu penting seperti brutalitas aparat, kriminalisasi berlebihan dalam kasus narkotika, kelebihan kapasitas lapas, sampai perspektif gender di peradilan pidana.
Dalam debat itu, para capres lebih banyak menyoroti isu Ibu Kota Nusantara (IKN), pelanggaran HAM berat, dugaan intervensi Mahkamah Konstitusi, dan pemberantasan korupsi.
Berikut rangkuman debat perdana capres 2024, beserta tanggapan para pakar.
Ganjar memberi pertanyaan 'panas' kepada Anies dalam kesempatan pertama kali bertanya, yang menyinggung sikap atas pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN.
Anies memberi sinyal penolakan terhadap IKN. Menurutnya, jika ada masalah di Jakarta, harus diselesaikan, bukan malah ditinggalkan.
Setelah mendengar jawaban Anies, Ganjar kembali menegaskan, "Apakah boleh saya simpulkan, Mas Anies dalam posisi oposisi, menolak IKN dilanjutkan?"
Anies menjawab pertanyaan itu dengan menyatakan bahwa IKN merupakan produk hukum yang tak melalui proses dialog publik lengkap.
"Ketika sudah jadi undang-undang, siapa pun yang kritis, dianggap oposisi. Siapa pun yang pro, dianggap pro-pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses dialog publik yang komprehensif," tuturnya.
Dalam segmen tanya jawab, Ganjar sempat bertanya kepada Prabowo, apakah dia akan membentuk pengadilan HAM ad-hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Di luar sana, menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" kata Ganjar.
Prabowo lalu mengatakan, "Masalah ini justru ditangani oleh wakil presiden Anda [Mahfud MD], jadi apa lagi yang mau ditanya kepada saya?"
"Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Setiap lima tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu," kata Prabowo.
"Saya sangat keras membela HAM. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol [tahanan politik] yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya. Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar," sambung Prabowo.
Namun Ganjar menilai jawaban Prabowo dalam hal itu "tidak tegas". Dia kembali mengulangi pertanyaannya kepada Prabowo yang menurutnya, "belum terjawab".
"Kalau saya jadi presiden pak, saya akan bereskan ini, pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan persoalan itu pada eranya," kata Ganjar.
Menanggapi itu, Prabowo mengklaim dirinya "tegas akan menenggakkan HAM". Dia lalu menuding pertanyaan Ganjar "tendensius" karena menanyakan soal 13 aktivis yang hilang pada 1998, di mana Prabowo selama ini diduga terkait dengan ini.
"Wakil bapak yang mengurus ini selama ini. Kalau meang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM, nggak ada masalah," jawab Prabowo.
Upaya untuk mendapatkan keadilan bagi para korban hilang ini masih terus disuarakan oleh keluarga dan koalisi masyarakat sipil hingga kini. Salah satunya, melalui Aksi Kamisan yang digelar di seberang Istana Kepresidenan.
Prabowo menjadi sasaran Anies dan Ganjar ketika menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres.
Begini jawaban Prabowo: "Saya kira mengenai MK, aturannya sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat. Rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita juga tahu lah bagaimana prosesnya. Yang intervensi siapa?"
Anies lantas menanyakan perasaan Prabowo ketika mengetahui keputusan MK itu dinyatakan bermasalah secara etika, sementara masih ada jeda waktu untuk mengurus pencalonan.
Prabowo menjawab, "Memang sewaktu perkembangan politik ada beberapa perspektif. Tim saya, para pakar hukum, dari segi hukum, tidak ada masalah."
Menurut Prabowo, keputusan MK terkait batas usia capres-cawapres tetap bersifat final.
"Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Anda juga paham. Sudahlah... Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, enggak usah pilih kami," ucapnya.
Anies kemudian merespons tanggapan Prabowo itu dengan membahas isu lebih luas mengenai fenomena "orang dalam" alias ordal yang ada di masyarakat.
Namun, Prabowo lagi-lagi hanya menyatakan bahwa jika rakyat tidak suka, maka mereka bebas untuk tidak memilih dia.
Saling sindir saat debat
Anies menyinggung soal indeks demokrasi dan kebebasan berbicara yang menurun, serta pemerintahan yang minim oposisi.
"Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik misalnya, UU ITE [Informasi Teknologi Elektronik] atau Pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946. Itu membuat kebebasan berbicara terganggu," kata Anies.
Prabowo menanggapi pernyataan Anies itu dengan mengingatkan Anies, bahwa dia menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada.
"Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin menjadi gubernur," kata Prabowo menanggapi Anies.
Lalu, Anies kembali menanggapi bahwa Prabowo "tidak tahan menjadi oposisi", menyinggung keputusan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan setelah kalah bersaing dengan Jokowi pada Pilpres 2019.
Ganjar menyadari Anies dan Prabowo sedang saling sindir. "Kedua kawan saya sedang menagih janji dan sedang membuka buku lama," katanya.
Menurut Ganjar, "soal oposisi, tidak oposisi, soal kepentingan saja kok".
Berdasarkan data, pemerintahan Jokowi pada era 2019-2024 memang minim oposisi. Koalisi pemerintah mengisi 471 kursi parlemen atau 81,9% dari total 575 kursi di DPR.
Sementara itu, laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang dirilis pada Februari 2023 mengkategorikan Indonesia masuk ke dalam kategori "demokrasi cacat". Indonesia menduduki peringkat ke-54 dari 167 negara dalam indeks demokrasi.
Terkait kebebasan berpendapat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sebanyak 967 orang ditangkap akibat menyuarakan haknya di ruang publik sepanjang Januari 2022 hingga Juni 2023.
Menurut KontraS, terdapat 183 kasus terkait pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Apabila diteliti dari visi-misi mereka, ICJR menilai ketiga pasangan capres-cawapres menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat secara normatif.
"Belum ada langkah konkretnya, beberapa ada yang menyebutkan untuk mengubah regulasi, tapi juga tidak spesifik bagaimana perubahan regulasinya yang dimaksud," kata Iftita.
Pelayanan publik dan keterlibatan kelompok rentan, 'tidak ada terobosan baru'.
Para capres menghadapi pertanyaan pelayanan publik yang berkeadilan terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan dan penyandang disabilitas.
Ganjar mengatakan bahwa ia akan menggandeng kelompok rentan dalam tiap diskusi pembentukan kebijakan publik.
Lebih jauh, Ganjar juga menekankan betapa penting pembentukan aplikasi untuk menampung aduan warga terkait pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan.
“Dari sisi aparatur, mesti ada kontrol publik. Pengalaman kami membuat Lapor Gub, sebagai satu ruang komplain publik, yang pemerintah tidak boleh baperan,” ucap Ganjar.
Menanggapi jawaban Ganjar, Anies juga membahas mengenai aplikasi untuk menampung aduan warga terkait pelayanan publik. Sementara, Prabowo menyinggung soal pupuk.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Zuliansyah, menganggap para capres tak memiliki gagasan baru menanggapi pertanyaan tersebut.
Gagasan mengenai pusat aduan pelayanan publik juga sebenarnya sudah berjalan sejak lama, tapi masih banyak kekurangan.
“Permasalahannya banyak aplikasi pelayanan publik terfragmentasi atau tidak memiliki interoperabilitas. Akibatnya, isu masalah data, seperti tadi yang disinggung soal petani, itu terjadi karena masing-masing instansi punya aplikasinya sendiri,” katanya.
Selain itu, Zuliansyah juga membahas aplikasi masing-masing pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang tak terintegrasi.
“Banyak keluhan publik disampaikan melalui diadukan ke pemerintah daerah, tetapi pelayanan yang dikeluhkan itu permasalahn pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa menyampaikan ke sana,” katanya.
Ganjar sebenarnya sudah menyinggung soal government super app, tapi Zuliansyah menganggap penjabaran mengenai aplikasi itu belum terlalu komprehensif karena waktu debat yang sempit.
Capres 2024 bicara pemberantasan korupsi
Di sesi mengenai pemberantasan korupsi, pertanyaan panelis adalah: apa terobosan yang akan dilakukan para capres untuk menimbulkan efek jera bagi koruptor dan menyelamatkan aset yang dikorupsi.
Capres nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, berkata setidaknya ada empat hal yang akan dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pertama, koruptor harus "dijerakan" dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan pemiskinan.
Kedua, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) akan direvisi sehingga menjadi lembaga yang kuat kembali.
Ketiga, memberikan imbalan kepada orang-orang yang membantu melaporkan kasus korupsi sehingga diharapkan ada partisipasi masyarakat seperti yang dicantumkan dalam undang-undang.
Terakhir, sambungnya, standar etik para pemimpin KPK harus sangat tinggi.
Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mengkritik situasi penegakan hukum di Indonesia. Ia menggaungkan "perubahan".
Kata Anies, penegakan hukum yang dijalankan pemerintah saat ini, sering tidak sesuai dengan prinsip hukum lantaran hukum bukan dijalankan oleh negara akan tetapi kekuasaan.
"Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa dan kita tidak menginginkan itu. Hukum harusnya tegak, tapi kenyataannya bengkok," ujar Anies Baswedan.
Ia sempat mengkritik tindakan penangkapan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika menangani aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu semisal penolakan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Omnibus Law Cipta Kerja. Kala itu, aparat polisi menembakkan gas air mata, sambung Anies.
Visi dan misi capres-cawapres 2024
Ia juga mencontohkan sejumlah kasus yang tidak tuntas, seperti kasus Mega Suryani Dewi seorang ibu rumah tangga yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada September lalu, dan kasus meninggalnya seorang anak Harun Al Rasyid pada Mei 2019 silam.
Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menekankan pada memperkuat lembaga-lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
Tak hanya itu Prabowo juga berkata akan memperkuat lembaga pengawasan semisal Ombudsman RI, Badan Pemeriksa Keuangan, dan inspektorat di kementerian.
Ketika menyampaikan visi misi bidang hukum, HAM dan pemerintahannya, Prabowo Subianto mengatakan "akan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, menegakkan apa yang perlu ditegakkan, dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya".
"Saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM," kata Prabowo.
Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Adapun capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, akan mengutamakan pada penegakan hukum di antaranya pemiskinan koruptor, perampasan aset, dan kalau perlu katanya menyeret pejabat yang melakukan tindak korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sebagai efek jera.
Baginya seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh soal hidup sederhana, tidak bermewah-mewah.
Ganjar lantas mencomot data LSM anti-korupsi ICW yang menyebutkan dalam sepuluh tahun terakhir kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp230 triliun. Uang ini kata dia, setara dengan membangun 27.000 puskesmas. Namun klaim belum bisa diverifikasi.
Saat menyampaikan visi misi, Ganjar mengatakan menjabarkan tiga gagasan, salah satunya pembangunan fasilitas kesehatan satu desa, satu puskesmas.
Selain itu, Ganjar juga menjanjikan insentif bagi guru, termasuk guru agama, agar bisa mengajarkan budi pekerti luhur dengan moderasi agama.
Ketiga, Ganjar juga menjanjikan pemerataan akses pendidikan dengan memberikan internet gratis bagi para siswa.
“Semua ini bisa berjalan kalau pemerintahnya bersih,” ujar Ganjar.
Dari jawaban para capres soal pemberantasan korupsi itu, Dewan Pengawas Indonesia Corruption Watch, Dadang Trisasongko, mengatakan "tidak ada yang terlalu progresif" dan tidak ada yang mencerminkan pemikiran bahwa korupsi merupakan masalah mendasar.
Namun para capres, katanya tidak berusaha menjelaskan bagaimana mereka bakal meyakinkan partai politik pendukung upaya penegakan hukum tersebut.
Pasalnya revisi UU KPK yang saat ini melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut didukung oleh seluruh partai politik tanpa kecuali.
Begitu pula dengan Rancangan UU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan DPR lantaran tak ada dukungan dari parpol.
"Ini tantangan capres apakah dia bisa mengonsolidasikan partai pendukung mereka untuk memperkuat KPK dan mengesahkan RUU Perampasan Aset?" imbuh Dadang.
"Publik harus paham realitas ini bahwa ada peran parpol pengusung para capres yang menahan proses RUU Perampasan Aset dan melemahkan KPK."
Kendati demikian Dadang menilai kalau memperhatikan jawaban para capres dalam debat kali ini, capres Anies Baswedan dianggap yang lebih elaboratif jawabannya.
Adapun Ganjar Pranowo, sebutnya, kurang menjawab kegelisahan publik lantaran tidak menyebut soal pelemahan KPK.
Sementara jawaban Prabowo Subianto, katanya, paling kabur karena tidak menjelaskan bagaimana caranya menguatkan institusi hukum dan lembaga pengawas.
Capres 2024 bicara Papua, 'belum menjawab akar persoalan'
Pertanyaan pertama yang mengemuka dalam sesi debat adalah terkait strategi para capres terhadap isu Papua, di mana menurut para panelis, tren kekerasan terus meningkat dan persoalan HAM di Papua belum diselesaikan.
Prabowo mengatakan persoalan Papua "rumit" karena terjadi "gerakan separatisme". Dia menuding "ada campur tangan asing" dan "ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin Indonesia disintegrasi pecah".
Dia menyebut persoalan HAM di Papua "perlu diutamakan", namun Prabowo berencana memperkuat kehadiran aparat di Papua dan mempercepat pembangunan ekonomi.
Menanggapi penjelasan Prabowo, Ganjar mengatakan pentingnya dialog untuk menyelesaikan akar masalah di Papua.
Sedangkan Anies, mengatakan bahwa akar masalah di Papua "bukan kekerasan", namun tidak adanya keadilan di Tanah Papua. Dia juga mengatakan persoalan di Papua semestinya diselesaikan dengan dialog.
Peneliti dari Institute of Criminal Justice Record (ICJR) Iftitah Sari, mengatakan bahwa ketiga cares belum menjawab akar masalah yang terjadi di Papua secara signifikan.
Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kini telah berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan empat masalah dasar Papua adalah stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, serta status dan sejarah politik Papua.
Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (tengah), Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"Di berbagai daerah masih ditemukan tindakan rasisme, misalnya kasus terhadap mahasiswa [Papua] di Jawa Timur," kata Iftita menyinggung peristiwa yang terjadi di Asrama Papua pada 2019.
Prabowo juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi di Papua yang dia sebut "paling pesat" pada era Jokowi. Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Papua pada 2023 merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni setinggi 26,03%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua masih jadi yang terendah di Indonesia.
"Otonomi khusus [di Papua] sudah 20 tahun berjalan, tapi masih belum ada perubahan," kata Iftita. (*)
Tags : Hak asasi, Politik, Hukum, Indonesia, Pemilu 2024, Korupsi, Populisme, Kaum muda, Politik, Pilpres 2024, Indonesia, Pemilu 2024, Populisme,
