Anggaran MBG Dievaluasi untuk Ngirit Hingga Rp50 T Setahun

JAKARTA -- Pemerintah akhirnya mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merespons dampak kenaikan harga energi akibat eskalasi perang di Timur Tengah terhadap anggaran negara.

Program MBG pada Sabtu dan saat liburan sekolah akan dihapus.

“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin (27/4).

Menurut dia, penghematan tersebut dapat mencapai sekitar Rp4 triliun dalam sebulan jika dihitung selama empat pekan.

“Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp50 triliun kita bisa menghemat,” ujarnya.

Selain pada hari Sabtu, pemerintah juga menghapus penyaluran MBG saat masa liburan sekolah sebagai bagian dari penajaman program.

Juda menegaskan pemerintah tetap menjalankan program prioritas, namun dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berkualitas.

“Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam,” ucapnya.

Ia menambahkan pemerintah juga mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar nutrisi.

Menurutnya, pemerintah akan bertindak tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang tidak memenuhi standar tersebut.

Lebih lanjut, Juda mengatakan penajaman belanja tersebut dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di tengah tekanan harga minyak global.

Ia menambahkan pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat, meskipun berimplikasi pada peningkatan subsidi.

Wamenkeu Juda Agung mengakui potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin melebar karena harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Dalam asumsi makro APBN 2026, Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sepanjang tahun yakni 70 dolar AS per barel, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar Rp6.800 per liter, dan harga pertalite Rp10.800 per liter.

Dengan asumsi tersebut, defisit anggarannya adalah 2,68 persen.

Lantas, pada Maret 2026 konflik pecah di kawasan Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Harga ICP (Indonesia Crude Price) naik, bahkan bertengger di sekitar 100 dolar AS per barel.

Menurut perhitungan Juda, rata-rata harga ICP selama Januari hingga akhir April 2026 menyentuh sekitar 79,80 dolar AS per barel.

“Artinya apa? Ada kelebihan atau pelampauan dari asumsi yang 70 dolar AS per barel. Bagaimana respons kita? Respons Pemerintah adalah bahwa harga BBM tidak naik yang disubsidi. Harganya tetap. Tentu saja kalau harga tetap, harga keekonomiannya naik, dan subsidinya membengkak. Subsidi membengkak sehingga kalau didiamkan, maka tentu saja defisit kita bisa di atas 3 persen, kalau didiamkan. Itu asumsi kalau ICP-nya rata-rata sepanjang tahun adalah 100 dolar AS per barel,” ungkap Juda.

Juda menerangkan, Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam. Terutama, Pemerintah memastikan akan menjaga daya beli masyarakat.

Di antara caranya ialah dengan menjaga tingkat inflasi agar tidak terkerek tinggi.

Di samping itu, Pemerintah juga tidak menutup diri untuk melakukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam menghadapi potensi defisit yang melebar. Yakni dengan melakukan refocusing.

“Subsidi membengkak tentu saja harus mengorbankan pengeluaran yang lain. Oleh sebab itu dilakukan refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan proyek-proyek ataupun program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam. MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan? Karena kalau Sabtu ada makanannya di sekolah, anak-anak kan harus datang ke sekolah. Atau kalau diberikan hari Jumat, juga harus bisa bertahan untuk makan besoknya. Jadi, Sabtu dihilangkan,” ungkap Juda.

Diketahui, anggaran program MBG pada 2026 yang ditetapkan oleh Pemerintah yakni sebesar Rp335 triliun. Targetnya bisa menjangkau sebanyak 82,9 juta penerima manfaat.

Pekan lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan Program MBG telah menjangkau 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Total serapan anggaran mencapai Rp60 triliun.

"Alhamdulillah sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan hari ini sudah menyerap anggaran Rp60 triliun dimana anggaran itu seluruhnya sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (20/4).

Dadan menjelaskan latar belakang program ini berangkat dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, yang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia

"Program ini sebetulnya berawal dari kegelisahan Presiden, karena Indonesia masih tumbuh enam orang per menit, tiga juta per tahun dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta tahun 2045, dan sekarang permasalahannya bukan pertumbuhannya, tetapi dari mana pertumbuhan itu berasal," katanya.

Dadan menyoroti masih rendahnya rata-rata lama pendidikan masyarakat Indonesia yakni hanya sembilan tahun.

Hal ini menyebabkan banyak anak yang tidak bisa mengakses makan bergizi seimbang.

"Jadi anak-anak Indonesia itu, dewasa ini banyak lahir dari orang tua yang pendidikannya hanya lulusan SD, sehingga, tidak heran kalau 60 persen anak tidak punya akses terhadap makan bergizi seimbang, 60 persen anak itu jarang minum susu bahkan tidak mampu minum susu," paparnya.

Melalui Program MBG, pemerintah melakukan intervensi menyeluruh dengan difokuskan pada dua fase penting, yakni 1.000 hari pertama kehidupan yang menentukan perkembangan kecerdasan, serta fase usia sekolah yang berperan dalam pertumbuhan fisik yang optimal.

Dadan juga menekankan bahwa keberhasilan program ini diharapkan mampu menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kecerdasan generasi mendatang.

"Kita harapkan dengan program ini stuntingnya bisa dicegah, karena rata-rata IQ Indonesia sekarang 78. Maka, dengan hadirnya program ini, kami berharap nanti 10 hingga 15 tahun ke depan yang lahir hari ini dan akan jadi tenaga kerja produktif, itu sudah tidak stunting, serta tinggi badannya naik karena kita intervensi dari sekarang," tuturnya. (*)